Kesalahan Sikap Politik Jokowi

Oleh: SBS WPS

Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menjadi figur politik yang sangat berpengaruh di Indonesia. Sejak menjabat sebagai Presiden pada 2014 hingga 2024, ia telah menjalankan berbagai kebijakan besar yang berfokus pada infrastruktur, pendidikan, ekonomi, dan berbagai sektor lainnya. Meskipun ia memiliki banyak prestasi dalam masa pemerintahannya, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perjalanan politiknya, Jokowi juga menghadapi kritik terkait beberapa sikap politik dan keputusan yang dianggap sebagai kesalahan. Dalam artikel ini, akan diuraikan beberapa kesalahan sikap politik yang pernah dilakukan oleh Jokowi, baik dari segi kebijakan, hubungan dengan partai politik, maupun dalam pengelolaan pemerintahan.

1. Kurangnya Keterlibatan dengan Partai Politik Sebagai Pemimpin Negara

Salah satu kritik yang sering dilontarkan kepada Jokowi adalah terkait dengan kurangnya kedalaman hubungan politik dengan partai-partai besar yang ada di Indonesia. Ketika Jokowi pertama kali terpilih pada 2014, ia dikenal sebagai pemimpin yang lebih mengutamakan independensi dan berfokus pada agenda kerja, alih-alih mengandalkan dukungan partai politik. Hal ini pada awalnya menjadi kekuatan bagi Jokowi, karena ia dapat memutuskan kebijakan tanpa terikat dengan agenda politik partai tertentu.

Namun, dalam perjalanan kepemimpinannya, sikap ini mulai menimbulkan masalah. Salah satunya adalah ketergantungan terhadap dukungan partai politik dalam membentuk koalisi. Di Indonesia, di mana sistem pemerintahan presidensial seringkali membutuhkan dukungan luas di parlemen, Jokowi akhirnya harus bekerja sama dengan partai-partai besar seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, dan partai-partai lain yang memiliki agenda politik yang terkadang bertentangan dengan agenda reformasi yang ia inginkan. Ketergantungan ini membuatnya harus mengorbankan beberapa kebijakan yang seharusnya lebih bersifat progresif, tetapi terkendala oleh kepentingan politik dari partai-partai tersebut.

2. Kebijakan Ominbus Law yang Kontroversial

Salah satu kebijakan besar yang dilakukan oleh Jokowi adalah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law pada 2020. Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, kebijakan ini mendapat kritik keras dari berbagai kalangan, mulai dari buruh, aktivis lingkungan, hingga sebagian kalangan akademisi.

Kritik terhadap Omnibus Law berfokus pada dampaknya terhadap hak-hak pekerja, perlindungan lingkungan, serta proses perencanaan yang dianggap tergesa-gesa dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang cukup. Demonstrasi besar-besaran terjadi di seluruh Indonesia sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan ini. Meskipun tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan investasi, cara yang digunakan Jokowi dalam mengesahkan Omnibus Law dianggap tidak transparan dan mengabaikan kepentingan masyarakat kelas bawah yang selama ini menjadi basis dukungan politik Jokowi.

Kebijakan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana Jokowi tetap mendengarkan suara rakyatnya, terutama kelompok yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut. Omnibus Law ini menjadi contoh salah satu kesalahan sikap politik yang dilakukan Jokowi, yaitu tidak memperhitungkan dampak jangka panjang dan menanggapi kritik secara terburu-buru.

3. Keterlambatan dalam Menanggapi Isu-Isu Sosial dan Kemanusiaan

Selama masa kepemimpinan Jokowi, beberapa isu sosial yang muncul di Indonesia, seperti ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan pelanggaran hak asasi manusia, kadang-kadang tidak mendapat perhatian yang cukup serius dari pemerintah. Salah satu contoh yang mencuat adalah mengenai penanganan terhadap masalah Papua.

Sejak awal masa kepemimpinannya, Jokowi sempat berjanji untuk lebih memperhatikan masalah Papua dan memberikan lebih banyak otonomi kepada daerah tersebut. Namun, selama masa pemerintahannya, kerusuhan dan ketegangan di Papua terus terjadi, dan Jokowi dinilai tidak cukup sigap dalam merespons isu-isu tersebut. Isu-isu seperti pelanggaran hak asasi manusia di Papua dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan sering kali mendapat perhatian internasional, namun di tingkat domestik, sikap pemerintah cenderung diam atau terkesan menunda-nunda solusi yang lebih komprehensif.

Selain itu, sikap pemerintah Jokowi yang kadang terlihat lamban atau kurang responsif dalam menangani ketimpangan sosial dan permasalahan kemanusiaan di Indonesia juga memunculkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Meskipun Jokowi berfokus pada pembangunan infrastruktur, masalah sosial yang mendasar seringkali terabaikan dalam kebijakan-kebijakan yang diambil.

4. Kurangnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi

Salah satu janji utama Jokowi saat kampanye adalah pemberantasan korupsi dan peningkatan transparansi dalam pemerintahan. Namun, meskipun ia melakukan beberapa langkah dalam pemberantasan korupsi, seperti memperkuat KPK dan mendukung hukum yang lebih ketat, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia.

Pada masa pemerintahannya, beberapa kasus korupsi besar melibatkan pejabat tinggi negara dan bahkan partai politik yang berkoalisi dengan pemerintah. Meskipun Jokowi berusaha mengatasi masalah ini, ketergantungannya pada koalisi politik yang melibatkan banyak partai dengan sejarah panjang dalam politik Indonesia menyebabkan penegakan hukum terhadap koruptor terkadang tidak tegas. Hal ini menyebabkan kekecewaan di kalangan masyarakat, yang merasa bahwa pemberantasan korupsi hanya sebatas wacana dan tidak berbanding lurus dengan aksi nyata di lapangan.

Selain itu, dalam beberapa kasus, Jokowi juga dinilai kurang tegas dalam menghadapi beberapa anggota kabinet atau pejabat yang terlibat dalam skandal korupsi. Beberapa pihak menilai bahwa Jokowi gagal memanfaatkan momentum untuk membersihkan lingkaran dalam pemerintahannya yang terlibat dalam korupsi, yang akhirnya mempengaruhi citra pemerintahannya.

5. Hubungan dengan Media dan Opini Publik

Sikap politik Jokowi terhadap media dan opini publik sering kali kontroversial. Di satu sisi, ia menunjukkan dukungan terhadap kebebasan pers, namun di sisi lain, beberapa kebijakan dan tindakan pemerintahannya terkadang dianggap mengekang kebebasan berpendapat. Misalnya, tindakan terhadap jurnalis atau aktivis yang kritis terhadap pemerintah sering kali dipandang sebagai bentuk pembungkaman kebebasan berpendapat.

Jokowi juga terkadang terlihat tidak cukup responsif terhadap kritik yang datang dari media dan masyarakat. Beberapa kali ia dilaporkan memilih untuk tidak menanggapi atau malah mengambil sikap defensif ketika menghadapi kritik. Sikap semacam ini dianggap sebagai kesalahan politik, karena seharusnya seorang pemimpin negara harus mampu mengelola opini publik dengan bijak dan siap menerima kritik sebagai bagian dari demokrasi yang sehat.

Kesimpulan

Meskipun Joko Widodo adalah seorang pemimpin yang memiliki banyak prestasi dalam hal pembangunan infrastruktur dan peningkatan ekonomi, sikap politiknya tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan. Ketergantungan terhadap partai politik besar, kebijakan yang kontroversial seperti Omnibus Law, serta penanganan yang lambat terhadap isu-isu sosial dan kemanusiaan merupakan beberapa contoh kesalahan sikap politik yang pernah ia lakukan. Selain itu, penegakan hukum yang tidak tegas terhadap korupsi dan hubungan yang terkadang tidak harmonis dengan media dan opini publik juga menjadi bagian dari kritikan terhadap pemerintahannya.

Sebagai mantan presiden, Jokowi tentu telah memberikan kontribusi besar bagi Indonesia. Namun, untuk memastikan masa depan yang lebih baik, penting bagi para pemimpin selanjutnya untuk belajar dari kesalahan-kesalahan yang terjadi pada masa kepemimpinan Jokowi dan berusaha untuk lebih memperhatikan keseimbangan antara kebijakan politik, kepentingan rakyat, serta transparansi dalam pemerintahan.