Mengapa Sebagian Besar Rakyat Indonesia Sangat Benci Jokowi?

Oleh: SBS WPS

Joko Widodo (Jokowi), sebagai Presiden Indonesia selama dua periode (2014-2024), telah menjadi salah satu figur politik yang paling kontroversial di Indonesia. Di satu sisi, Jokowi sering dipuji karena keberhasilannya dalam pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan stabilitas ekonomi. Namun, di sisi lain, sejumlah besar rakyat Indonesia juga sangat membenci dirinya. Alasan ketidaksukaan ini beragam dan melibatkan berbagai aspek dari kepemimpinan Jokowi, termasuk kebijakan, sikap politik, serta pengelolaan isu-isu sosial yang sensitif. Dalam artikel ini, kita akan mencoba menguraikan berbagai alasan mengapa sebagian rakyat Indonesia merasa sangat membenci Jokowi.

1. Kebijakan Ekonomi yang Menguntungkan Segelintir Kalangan

Salah satu alasan utama mengapa sebagian rakyat Indonesia membenci Jokowi adalah kebijakan ekonomi yang dianggap lebih menguntungkan kelompok tertentu, terutama kalangan pengusaha besar, sementara rakyat kecil merasa tidak mendapatkan manfaat yang sebanding. Jokowi, selama dua periode kepemimpinannya, dikenal sebagai pemimpin yang fokus pada pembangunan infrastruktur besar-besaran, seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan.

Namun, meskipun pembangunan infrastruktur tersebut sangat terlihat, banyak orang merasa bahwa kebijakan tersebut lebih banyak memberi manfaat pada segelintir kalangan, terutama kontraktor besar dan perusahaan swasta, yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Sementara itu, kelompok masyarakat yang lebih luas, terutama masyarakat miskin dan menengah, merasa bahwa proyek-proyek besar ini tidak memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan mereka. Ketidakadilan distribusi manfaat ekonomi ini memicu kekecewaan yang mendalam di kalangan masyarakat yang merasa bahwa kebijakan Jokowi lebih berpihak pada kepentingan bisnis besar daripada rakyat kecil.

2. Pengesahan Omnibus Law yang Kontroversial

Salah satu kebijakan Jokowi yang paling mendapat penolakan keras dari banyak kalangan adalah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) pada 2020. Meskipun Omnibus Law dimaksudkan untuk menyederhanakan regulasi dan menciptakan iklim investasi yang lebih baik, kebijakan ini menuai kontroversi besar di Indonesia, terutama di kalangan buruh dan aktivis lingkungan.

Omnibus Law dianggap merugikan pekerja, terutama terkait dengan pengurangan hak-hak pekerja seperti upah minimum, hak cuti, dan pengaturan jam kerja. Selain itu, kebijakan ini juga dianggap mengabaikan kepentingan lingkungan hidup dengan memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan yang lebih besar. Banyak kelompok masyarakat yang merasa bahwa kebijakan ini lebih mementingkan kepentingan investor dan pengusaha besar daripada melindungi kesejahteraan rakyat dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Penolakan terhadap Omnibus Law ini berujung pada demonstrasi besar-besaran di berbagai kota di Indonesia. Meskipun Jokowi mencoba untuk meyakinkan publik bahwa kebijakan ini penting untuk menciptakan lapangan kerja dan menarik investasi, sebagian besar masyarakat merasa bahwa Omnibus Law adalah bentuk pengabaian terhadap hak-hak pekerja dan lingkungan. Keputusan ini menyebabkan banyak orang merasa kecewa dan membenci Jokowi karena dianggap tidak mendengarkan aspirasi rakyat.

3. Pengabaian Terhadap Isu-isu Sosial dan Ketidaksetaraan

Salah satu alasan lain mengapa sebagian rakyat Indonesia membenci Jokowi adalah pengelolaan isu-isu sosial yang tidak memadai. Meskipun Jokowi mengklaim telah berfokus pada pemerataan pembangunan di berbagai daerah, masih banyak masyarakat yang merasa bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi di Indonesia tidak terselesaikan dengan baik selama kepemimpinannya. Salah satu contoh adalah ketimpangan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa, yang masih menjadi masalah besar hingga masa pemerintahan Jokowi.

Di wilayah luar Jawa, khususnya di Papua dan daerah-daerah terpencil lainnya, ketimpangan pembangunan dan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur masih sangat besar. Meskipun Jokowi berusaha melakukan pembangunan di wilayah-wilayah tersebut, sebagian besar masyarakat di sana merasa bahwa kebijakan-kebijakan tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan mereka sehari-hari. Banyak orang merasa bahwa Jokowi gagal untuk memberikan perhatian yang cukup terhadap ketimpangan sosial ini, yang menyebabkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan kelompok-kelompok yang merasa terabaikan.

Selain itu, kebijakan ekonomi Jokowi yang terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur sering kali dianggap mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat yang lebih mendesak, seperti kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan. Banyak rakyat Indonesia yang merasa bahwa meskipun ada pembangunan fisik yang pesat, kualitas hidup mereka tidak meningkat sebanding dengan tingkat pembangunan infrastruktur yang ada.

4. Ketergantungan pada Koalisi Partai Politik

Jokowi dikenal sebagai seorang pemimpin yang memilih untuk bekerja sama dengan berbagai partai politik, termasuk partai-partai besar seperti Partai Golkar, Partai PDIP, dan beberapa partai lain dalam koalisinya. Meskipun ini mungkin terlihat sebagai langkah yang pragmatis untuk menjaga stabilitas politik, banyak orang melihat bahwa ketergantungan Jokowi pada partai-partai politik besar ini justru melemahkan integritas dan independensi pemerintahannya.

Banyak orang merasa bahwa dengan bekerja sama dengan partai-partai yang memiliki kepentingan politik tertentu, Jokowi harus mengorbankan beberapa kebijakan yang seharusnya lebih progresif. Hal ini terjadi karena pemerintah harus mempertimbangkan kepentingan politik partai-partai tersebut, yang terkadang bertentangan dengan keinginan rakyat. Beberapa pengamat politik dan masyarakat merasa bahwa Jokowi terlalu banyak berkompromi dengan kepentingan partai dan elit politik, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil tidak benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat.

Ketergantungan pada partai politik juga dianggap sebagai penyebab mengapa banyak pejabat pemerintah yang terlibat dalam praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun Jokowi mengklaim bahwa ia telah memberantas korupsi, kenyataannya banyak kasus korupsi besar yang melibatkan anggota kabinet dan partai politik yang mendukung pemerintahannya. Ini menambah rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi.

5. Kontroversi Terkait Penanganan Krisis Kesehatan COVID-19

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada 2020 menjadi ujian besar bagi setiap pemimpin negara, termasuk Jokowi. Penanganan pandemi di Indonesia menjadi sangat kontroversial, dengan sejumlah pihak mengkritik lambatnya respons pemerintah dalam menangani krisis kesehatan ini. Meski Jokowi pada akhirnya meluncurkan berbagai kebijakan untuk menangani pandemi, banyak masyarakat merasa bahwa penanganan yang dilakukan terlalu lamban dan tidak cukup sistematis.

Banyak kritik muncul terkait kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tidak konsisten, serta distribusi bantuan sosial yang tidak merata. Selain itu, ketidakjelasan dalam kebijakan vaksinasi juga membuat masyarakat semakin frustrasi. Banyak orang merasa bahwa Jokowi tidak mampu memberikan solusi yang efektif dalam menghadapi pandemi, yang akhirnya memperburuk situasi sosial dan ekonomi di Indonesia.

6. Penurunan Kepercayaan terhadap Pemerintah

Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, Jokowi dianggap tidak cukup mendengarkan aspirasi rakyat yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Ketika ada suara-suara yang mengkritik kebijakan-kebijakan tertentu, Jokowi cenderung tidak cukup responsif dan lebih memilih untuk tetap mempertahankan kebijakan-kebijakan yang sudah dijalankan. Hal ini membuat sebagian besar masyarakat merasa bahwa Jokowi tidak cukup peka terhadap kebutuhan dan keinginan rakyat.

Kesimpulan

Meskipun Jokowi telah berhasil melakukan sejumlah prestasi dalam pembangunan infrastruktur dan memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia, kebijakan-kebijakan tertentu selama kepemimpinannya telah memicu rasa ketidakpuasan yang mendalam di kalangan sebagian besar rakyat Indonesia. Kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil, ketergantungan pada partai politik besar, serta penanganan yang lambat terhadap krisis seperti pandemi COVID-19 adalah beberapa alasan utama mengapa sebagian rakyat Indonesia merasa sangat membenci Jokowi. Sebagai seorang pemimpin, Jokowi tentu tidak terlepas dari kritik, dan penting bagi pemimpin selanjutnya untuk belajar dari kesalahan-kesalahan yang terjadi selama masa pemerintahannya.